ANTISIPASI INFLASI, TPID ACEH GELAR RAKORNIS DAN DISKUSI KETAHANAN PANGAN

TPID Aceh Gelar Rakornis dan Diskusi Ketahanan Pangan, Selasa (12/1) Pagi

BANDA ACEH - Menyikapi tingginya Inflasi menjelang datangnya bulan suci Ramadhan yang diperkirakan pada pertengahan April mendatang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Aula Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, yang beralamat di jalan Cut Mutia, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Selasa (12/1) Pagi.

Hadir dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala BI Perwakilan Aceh, Achris Sarwani yaitu, Wakil Ketua TPID Aceh, SKPA terkait seperti Kanwil Bea Cukai, Bulog, PT PEMA dan Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe. Selain itu juga hadir melalui obrolan daring (online), PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), yang merupakan sebuah BUMN Pangan yang ditugaskan Kementerian BUMN untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok di Indonesia.

Achris Sarwani, dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa informasi kondisi pangan nasional dan khususnya provinsi Aceh, dimana masih terdapat besarnya impor pangan nasional untuk komoditas tertentu seperti gandum, gula dan kedelai, yang nilainya masing-masing mencapai USD 2,4 miliar, USD 1,8 miliar dan USD 0,9 miliar. "Sebenarnya, dengan kondisi alam Indonesia yang subur, ketiga bahan ini dapat kita hasilkan sendiri tanpa perlu diimpor," Ujarnya.

Bahkan Achris sendiri menilai, Aceh juga dapat berperan besar dalam program ketahanan pangan nasional, mengingat selama ini Aceh telah ikut menyumbangkan beberapa komoditas untuk memenuhi kebutuhan nasional seperti beras, jagung dan cabai. "Apabila potensi yang dimiliki Aceh dapat dioptimalkan, maka kontribusi Aceh dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional akan semakin besar, yang juga tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh," Sebutnya.

Direktur Komersial PT RNI, Frans Marganda Tambunan memaparkan progress program pembentukan holding BUMN Pangan, serta isu strategis lainnya di sektor perpanganan. Frans menyebutkan bahwa holding tersebut ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2021, dengan 8 BUMN pangan yang menginduk kepada PT RNI, agar tidak terjadi overlaping bisnis.

"Lebih jauh lagi, pembentukan holding ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor dan ke depannya dapat melakukan swasembada pangan dari hasil produksi domestik. Perlu diketahui juga bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan neraca pangan bekerja sama dengan Kementan, BKP, dan BPS untuk mendapatkan data surplus/defisit 11 komoditas pokok dari setiap provinsi untuk menjadi dasar dalam pembuatan kegiatan strategis terkait pemenuhan kebutuhan pangan," Ungkap Frans.

Sementara itu, Kakanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi mengutarakan bahwa pihaknya akan siap dalam melakukan fasilitasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri dan pertanian khususnya dalam rangka ekspor. "Di Aceh setidaknya setiap tahun terdapat lost sebesar 1,5 T hanya untuk biaya logistik CPO. Setiap tahunnya Aceh mengeluarkan paling tidak 890 miliar Rupiah untuk kebutuhan telur dan daging sehingga terdapat potensial lost yang cukup besar dari sisi penanganan logistik. Padahal Aceh sendiri, memiliki potensi alam dan lahan yang tinggi dan memerlukan partisipasi dari semua pihak untuk mengoptimalkannya," Sebutnya.

Kemudian, Kepala Perum Bulog Divre Aceh, Irsan Nasution juga menyampaikan adanya kecenderungan pelaku perberasan dari Sumatera Utara yang berebut komoditi dari Aceh sehingga harganya sepanjang tahun relatif di atas Harga Pokok Penjualan (HPP). "Bulog selama ini telah melakukan pembelian secara komersil namun terbatas dengan kapasitas yang dimiliki. Ke depan kami harap adanya penguatan sarana pengolahan pertanian pasca panen khususnya pada komoditi beras serta adanya koordinasi semua pihak termasuk dengan PT RNI untuk mengantisipasi melonjaknya harga komoditi penting, seperti yang terjadi pada harga gula di tahun lalu," Katanya.

Selanjutnya Kepala Bank Indonesia Lhokseumawe, Yukon Afrinaldo yang juga berkesempatan menyampaikan aspirasinya mengatakan, berdasarkan survei neraca pangan yang dilakukan di enam Kota/Kabupaten di sekitar Lhokseumawe, terdapat beberapa isu terkait ketahanan pangan di Aceh, antara lain alih fungsi lahan, dukungan dari pemda antara lain kapasitas penyuluh dan ketersediaan air, kualitas komoditas, biaya logistik, akses modal, kelembagaan petani, koordinasi antar stakeholder.

Sementara itu, Kepala Tim Perumusan KEKDA BI Provinsi Aceh, Teuku Munandar dalam kesempatan rakor tersebut hanya memberikan masukan kepada PT RNI untuk memasukkan Aceh ke dalam peta dan rencana bisnis BUMN Pangan. "Mengingat tingginya potensi alam dan ketersediaan bahan baku serta letak geografis Aceh di jalur perdagangan yang strategis, pastinya kami siap melakukan pendampingan bagi PT RNI maupun pihak swasta lain yang ingin melakukan investasi di Aceh," Imbuhnya.

Dari diskusi dengan PT RNI itu, Kepala BI Perwakilan Aceh yang baru saja memimpin berharap agar para pimpinan SKPA dapat memperoleh Informasi yang komprehensif mengenai perpanganan nasional, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan program kerja Pemerintah Aceh di bidang pangan, serta untuk menentukan positioning Provinsi Aceh dalam strategi katahanan pangan nasional. (REL)