SEKDA SEBUT PEMERINTAH ACEH MAMPU REALISASIKAN 98,13 PERSEN PENDAPATAN PROVINSI

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah menyebutkan, Semula pendapatan Aceh tahun 2019 direncakan sebanyak Rp. 15,6 Triliun, tetapi pada pelaksanaannya hanya mampu mencapai 98,13 persen atau senilai Rp. 15,39 Triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Taqwallah, saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019, yang digelar oleh Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Aceh, dalam rapat parnipura di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (15/6).

Dalam LKPJ tersebut, Taqwallah mengatakab bahwa sumber pendapatan terdiri dari Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh, yang semula direncakan Rp. 2,58 Triliun, namun hanya terealisasikan sebanyak Rp. 2,54 Triliun. Dana Perimbangan (bagi hasil pajak, DAU dan DAK) yang direncakan Rp. 4,2 Triliun dan terealisasi sebanyak Rp. 4,08 Triliun.

"Pendapatan lain yang Sah (Hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus), direncakan senilai Rp. 8,86 Triliun lebih, terealisasi sebanyak Rp. 8,7 Triliun lebih. Sementara itu untuk Belanja Aceh (baik langsung maupun tidak langsung) tahun 2019 direncakan Rp. 17,32 Trilun, namun terealisasi Rp. 15,58 Triliun," Ungkap Sekda Taqwallah.

Sekda juga menyampaikan, dalam realisasi belanja tersebut, Pemerintah Aceh mengklaim telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan pemukiman, penyediaan air bersih serta memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Penghargaan lainnya yang diterima Pemerintah Aceh Tahun 2019 meliputi :

1. Peringkat pertama kategori Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam Pameran ICCFE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Bidang Pariwisata mendapatkan 3 penghargaan yaitu : Juara Favorit Kategori ekowisata terpopuler untuk Mangrove Forest Park Kota Langsa, Destinasi Unik Terpopuler Kilometer Nol Indonesia Kota Sabang, dan kategori Surga Tersembunyi Kabupaten Bener Meriah.
3. Bidang Pertanian mendapatkan penghargaan berupa Piagam Capaian Rekomendasi Teknis PSR Tahun 2017-2019 Tingkat Provinsi, Piagam Pelaksana Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, serta Piagan Komitmen terhadap Peningkatan Produksi dan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
4. Penghargaan Terbaik Ketiga sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen dari Menteri Perdagangan
5. Apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah yang baik, transparan dan akuntabel berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).